Kapolri Suyudi Ario Seto bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah untuk komitmen menumpas penyebaran hoaks di seluruh Indonesia.
Hoaks di Indonesia telah menjadi tantangan serius, terutama di sektor perdagangan dimana informasi keliru tentang harga, kualitas produk, atau keamanan pangan dapat memengaruhi keputusan konsumen. Kapolri menyoroti beberapa kasus terbaru yang menimbulkan kepanikan di kalangan pedagang kecil, seperti rumor penarikan produk makanan tertentu yang ternyata tidak berdasar.
Sebagai respons, Polri akan membentuk satuan tugas yang beranggotakan ahli teknologi informasi, analis media, dan aparat penegak hukum. Satuan ini akan memantau platform media sosial secara real‑time, mengidentifikasi penyebaran konten palsu, dan berkoordinasi dengan penyedia layanan internet untuk menonaktifkan akun atau postingan yang melanggar.
Selain itu, Kapolri berjanji akan meningkatkan kerja sama dengan Kabakom untuk menyebarkan informasi yang akurat melalui kanal resmi pemerintah. Program edukasi publik tentang cara memverifikasi berita juga akan digencarkan, dengan melibatkan asosiasi pedagang, UMKM, dan komunitas warung sebagai mitra penyuluh di tingkat lokal.
Bagi mitra warung dan pedagang, langkah ini diharapkan dapat mengurangi kerugian akibat penurunan penjualan yang dipicu hoaks. Dengan informasi yang lebih terpercaya, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih rasional, sehingga stabilitas penjualan dan kepercayaan pasar dapat terjaga.
Kapolri menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa penanganan hoaks bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk para mitra MPIX.